Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengganggu program dan anggaran pendidikan.
Teddy mengatakan kepastian itu diberikan untuk menjawab narasi yang berkembang di masyarakat.
"Saya mau jawab narasi keliru, apakah Program MBG ini mengurangi program dan anggaran pendidikan saya jawab tidak," katanya dalam pernyataan kepada wartawan Jumat (27/2).
Justru kata Teddy di bawah pemerintahan Prabowo, sejumlah program pendidikan tetap bertahan dan malah bertambah. Program yang tetap berjalan itu antara lain; Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar.
Sementara program pendidikan yang bertambah; Sekolah Rakyat
Khusus Sekolah Rakyat, per tahun lalu, pemerintah sudah membangun 166 unit yang bisa menampung 16 ribu-20 ribu siswa. Tahun ini, pemerintah akan membangun lagi 100 sekolah.
"Lewat Sekolah Rakyat anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah atau bahkan tidak pernah sekolah disekolahkan di Sekolah Rakyat. Mereka diberi penginapan, pendidikan, diberi makan bergizi dan dijamin kesehatannya," katanya
Selain membangun Sekolah Rakyat, Teddy mengatakan Pemerintahan Prabowo juga merenovasi sejumlah sekolah rusak. Teddy mengatakan total sekolah yang sudah diperbaiki pada 2025 kemarin mencapai 16 ribu unit.
Sementara total anggaran yang digelontorkan tembus Rp17 triliun.
"Ada yang bilang ada sekolah terbengkalai, memang iya, tapi itu masalah dari dulu sekolah rusak sekolah, ada yang kurang baik. Tapi kita harus ingat sekolah itu adalah kewenangan daerah aturannya seperti itu, SMA kewenangan gubernur, SD, SMP kewenangan bupati dan walikota. Tapi jaman Pak prabowo sekolah yang dulu sudah rusak dan tak tertanggulangi kita renovasi," katanya
Selain memperbaiki sekolah rusak, Teddy mengatakan pemerintah juga meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan TV digital
Pada 2025 yang sudah disediakan mencapai 280 ribu di 210 ribu sekolah.
"Jadi tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah," katanya
Teddy juga membantah MBG turut mengorbankan guru honorer dan mengganggu penghasilan tenaga pengajar.
Ia mengatakan masalah guru honorer merupakan kewenangan pemda. Pemerintah sudah memberikan insentif.
Dari 2025 sampai 2025 insentif tidak naik.
"Baru di era Pak Prabowo insentif naik jadi Rp400 ribu," katanya.
Sementara itu untuk guru non ASN, pemerintahan Prabowo justru menaikkannya dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025 lalu.
"Kemudian yang paling dirasakan guru adalah pemberian tunjangan honor melalui transfer daerah. Dulu pemerintah daerah yang beri dan itu tiga bulan sekali transfernya. Tahun lalu presiden berikan instruksi agar setiap bulan dibayar ke guru dan sudah berjalan," katanya.
